Belajar dari Halmahera Tengah dan Morotai: Kunci Sukses PKG Kepulauan Maluku Utara Tahun 2025

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2025 mencatat capaian yang menggembirakan sekaligus memberikan pembelajaran penting bagi penguatan kebijakan kesehatan preventif di wilayah kepulauan. Hingga 31 Desember 2025, dari total 1.355.622 jiwa sasaran, tercatat 554.348 jiwa telah mendaftar dan 537.557 jiwa telah menjalani pemeriksaan kesehatan, atau setara dengan 39,65 persen cakupan layanan. Capaian ini menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu provinsi yang berhasil melampaui target nasional PKG.

Menariknya, hampir 97 persen warga yang mendaftar berhasil diperiksa, menunjukkan bahwa kesiapan layanan kesehatan di Maluku Utara berada pada level yang sangat baik. Fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta tata kelola pelayanan terbukti mampu merespons kebutuhan masyarakat secara efektif. Fakta ini menegaskan bahwa tantangan utama PKG tidak terletak pada ketersediaan layanan, melainkan pada upaya menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pembelajaran penting muncul dari daerah dengan capaian tertinggi, khususnya Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Morotai, yang berhasil mencapai cakupan pemeriksaan di atas 70 persen. Keberhasilan ini tidak terjadi secara kebetulan. Kepemimpinan daerah yang kuat, keterlibatan aktif lintas sektor, serta inovasi pelayanan yang mendekatkan layanan ke masyarakat menjadi faktor kunci. Pendekatan PKG berbasis desa dan komunitas, penguatan peran puskesmas, serta dukungan aparat desa dan tokoh masyarakat terbukti mampu mendorong partisipasi warga secara signifikan. Halmahera Timur, dengan capaian di atas 67 persen, turut memperkuat gambaran bahwa kepemimpinan dan inovasi lokal adalah penentu keberhasilan PKG di wilayah kepulauan.

Sementara itu, sejumlah daerah seperti Pulau Taliabu, Kepulauan Sula, Halmahera Barat, dan Tidore Kepulauan berada pada capaian menengah. Di wilayah-wilayah ini, PKG telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi tantangan geografis serta belum optimalnya peran pemerintah desa dan kecamatan sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat.

Adapun di beberapa daerah lain, termasuk Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kota Ternate, capaian PKG masih relatif rendah. Khusus di Kota Ternate, muncul fenomena menarik: meskipun akses layanan kesehatan relatif mudah dan fasilitas tersedia, tingkat partisipasi masyarakat belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan layanan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatan, terutama di wilayah perkotaan dengan beragam aktivitas sosial dan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menilai capaian PKG 2025 sebagai modal strategis untuk memperkuat transformasi layanan kesehatan yang lebih preventif dan berkeadilan. Ke depan, fokus kebijakan akan diarahkan pada replikasi praktik baik Halmahera Tengah dan Morotai, penguatan mobilisasi masyarakat, peningkatan komunikasi risiko kesehatan, serta optimalisasi peran lintas sektor hingga ke tingkat desa dan komunitas.

PKG diharapkan tidak hanya menjadi program layanan, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama dalam membangun budaya sadar kesehatan di Maluku Utara. Dengan layanan yang telah siap, tantangan selanjutnya adalah memastikan semakin banyak masyarakat yang datang, memeriksakan diri, dan menjaga kesehatannya secara berkelanjutan.